Wartavisi.com,KUPANG – Dalam menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kupang 2024, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kupang kehilangan salah satu kader terbaiknya yang juga sebagai anggota DPRD Kota Kupang, Jefta Sooai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang periode 2019-2024 ini resmi mengundurkan diri dari PSI dengan mendatangi kantor PSI kota , Senin (5/8/24 ) di kelurahan naimata Kota Kupang.
Jefta, dalam keterangan oleh media, Senin sore(5/8/24) di kantor DPR kota ia katakan bahwa dengan surat pengunduran diri langsung ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Kupang dan diterima langsung oleh Ketua PSI Kota Kupang, Filmon Loasana.
Pengunduran ini merupakan buntut dari ketidakpuasan , Jefta Sooai terhadap keputusan PSI untuk mengusung dr. Christian Widodo ke Pilkada Kota Kupang yang diungkapkannya dalam surat terbuka yang ditulisnya melalui akun media sosialnya.
Sebagai kader partai yang mengetahui seluk beluk Pemerintahan Kota Kupang, dirinya mengaku tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap PSI dalam menghadapi Pilkada Kota Kupang.
Partai yang sedang tumbuh memerlukan kader. Partai itu memerlukan mesin, ya itu adalah kader ini. Kader partai harus diberi ruang untuk memberikan masukan kepada partai.
Kalau kader dengan partai
sudah tidak harmonis bagaimana partai mau besar,” jelasnya.
Tapi Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang ini, menyebut, dr. Christian Widodo belum layak untuk maju ke Pilkada Kota Kupang, hal tersebut karena dr. Christian Widodo belum cukup berpengalaman untuk bisa menjadi pemimpin daerah;” katanya.
Saya mengaku lebih sepakat apabila Pak Chris Widodo bertahan di DPRD NTT satu kali lagi. “Karena beliau masih cukup muda, mas depan beliau masih panjang dan bila masih di DPRD tentu akan ada banyak ilmu birokrasi yang masih bisa ditimba. Ya Ini pendapat pribadi,” ujarnya.
Terkait dengan karir politiknya, Jefta mengaku masih akan dipikirkan kedepannya. “Sudah ada partai yang dekati juga,” pungkasnya.
Meski begitu dirinya menyadari tidak bisa membatasi hak seseorang untuk dipilih atau memilih dalam politik. “Kalau saya lihat di 2029, dr. Chris akan lebih siap,” tutupnya.( Tim )
